Harianjakarta.com, Jakarta- Candra Andika mahasiwa Ilmu Politik bersama rekanan yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Jambi mengkritisi peran eksekutif dan legislatif provinsi Jambi terkait dengan OTT(operasi tangkap tangan) beberapa waktu lalu. Himpunan Mahasiswa Jambi ini menilai ada ‘aktor’ intelektual yang belum ditangkap.

“Ada upaya saling mencari kambing hitam terhadap siapa yang paling bersalah, padahal konteks suap ‘Ketok Palu RAPBD 2018’, kedua belah pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi saling berkepentingan untuk menggolkan kepentingan anggarannya masing-masing. Tidak adil rasanya kalau kita melihat bahwa peran setiap pihak tidak dilihat”ungkap Candra Andika.

Febriansyah,juru bicara KPK  memberi keterangan pada awak media, perkembangan kasus uang ketuk palu, merupakan pemberian uang sebagai balas jasa agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan RAPBD 2018.

“Yang jelas dalam rangka untuk ‘menggolkan’ anggaran kegiatan pemerintah daerah yang semestinya diketahui siapa saja yang akan menggunakan anggaran tersebut,”tegas Candra perwakilan Mahasiwa Ilmu Politik ini disela-sela pertwmuan bersama di KPK,Kuningan,Jakarta Selatan(17/12).

Candra  menambahkan Masyarakat Jambi pasti bisa menilai RAPBD itu kan hak pimpinan eksekutif Jambi, dalam artian bahwa dalam proses pengajuan dan pengesahannya tentu “Raja Jambi”  yang dalam hal ini Gubernur harus ikut bertanggung jawab dan ikut menjelaskan kepada Pimpinan KPK serta kepada masyarakat.

“Terkait pihak yang telah jadi tersangka  yakni anggota DPRD Jambi, Supriyono; Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan; dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau bagian umum Pemprov Jambi, Saifuddin, sangat disayangkan jika ini saja yang ditangkap,namun ‘aktor’nya sampai saat belum tertangkap,”ungkap Candra.

“KPK akan mencari ‘aktor’ lain dalam kasus ‘Uang Ketok Palu’ Provinsi Jambi, pada saat audiensi bersama Kasiintel KPK, Sugeng.

Kekecewaan Himpunan Mahasiswa Jambi terhadap prilaku oknum pejabat pemerintah provinsi Jambi, telah memberi contoh yang tidak baik oleh generasi kedepan di Provinsi Jambi.

“Kami selaku mahasiswa akan terus mengawal persoalan OTT Kasus ‘Uang Ketuk Palu’ RAPBD 2018 di Provinsi Jambi, aksi massa kembali ke KPK kalau sampai terdengar ada intervensi dari pihak-pihak yang ingin mencoba melemahkan KPK,”tutup Candra bersama Himpunan Mahasiswa Jambi se-Jabodetabek.(Demos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here