PRESIDIUM ALUMNI 212 MEMBENTUK KOMITE INDEPENDEN KONVENSI BAKAI. CALON PRESIDEN 2019-2024 PRESIDEN PILIHAN UMAT ISLAM

Harianjakarta, Jakarta -. Memasuki tahun politik 2019 telah dimulai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dan selanjutnya akan diikuti oleh berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-Xl /2013 Pemilihan Umum Legislatif ( Pileg ) bersamaan penyelenggaraanya dengan Pemilihan Umum Presiden ( Pileg ) Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2019-2024.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI [2013 yang mana pelaksanaan Pemilu Pileg bersamaan dengan dengan Pemilu Pilpres tahun 2019 yang pelaksanaannya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dipandang merupakan keputusan yang berpotensi memasung , memandulkan Demokrasi yaitu yang tcrkait dcngan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Presidensial Threshold sebesar minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau 25 persen perolehan suara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Penerapan Presidensial Threshold sebagaimana Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Presidensial Threshold sebesar minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau 25 persen perolehan suara berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tersebut telah memunculkan berbagai perdebatan, penolakan dan rasa kecewa karena dicurigai hanya akan menguntungkan pihak pihak tertentu khususnya kepentingan partai dan pihak penguasa saat ini .

Jelas bahwa Penerapan Presidensial Threshold sangat berpotensi mencederai nilai demokrasi yang mendatangkan kekecewaan yang mendalam bagi sebagian besar rakyat indonesia yang masih menghomrati, mempercayai bahwa pemilihan umum umum Presiden secara langsung merupakan sistim yang disepakati sebagai sarana perwujudan demokrasi yang paling bermartabat dalam rangka pemberian mandat amanah rakyat sebagai pemegang kedaultan tertinggi di Republik Indonesia.

Sikap politik yang dipertontonkan oleh wakil wakil rakyat yang ada di DPR itu sebagaimana yang terlihat pada hasil keputusannya terkait Presidensial Threshold menunjukkan buruknya kinerja politik para politisi yang sama sekali tidak hanya mempertontonkan kehendak melanggengkan kekuasaan tanpa mempertimbangkan dinamika politik yang ada di Masyarakat.

Bahwa kehendak sebagian besar masyarakat lndonesia yang ingin memberikan atau ikut serta berpartisipasi secara politik dalam menentukan kepemimpinan nasionai bertujuan untuk memperbaiki kehidupan nasional telah terpasung dan dimanduikan dengan tingginya ambang batas sebagaimana Presidensiai trheshoid tersebut.

Bahwa Pemiiu Pilpres merupakan proses demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan kepemimpinan yang sah, kuat secara poltik maupun hukum hanya bisa dihasiikan oleh keterlibatan luas dan masif , sistimatis, struktural oieh masyarakat indonesia dengan membuka secara luas partisipasi masyarakat Indonesia.

Dan berdasarkan pertimbangan diatas maka dipandang penting dan perlu bagi Presidium Alumni 212 untuk meiaksanakan Konvensi Untuk Menjaring Bakal Calon Presiden Repubiik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024. Sehubungan dengan itu, maka Presidium Alumni 212 telah membentuk Komite Independen Konvensi Bakal Calon Presiden Pilihan Umat.

Acara yang berlangsung di Roemah Rakyat dihadiri oleh Ketua pengarah Konvensi Aminuddin SE, MM, Ketua Pelaksana Konvensi Yudi Syamhudi Sayuti dan Ust. Drs. H. Hasri Harahap selaku Sekjen Presidium Alumni 212

 

Kegiatan Konvensi Bakal Calon Presiden 2019-20124 Pilihan Umat Islam :

1. Penjaringan Bakal Calon ( Balon ) Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Republik lndonesia Periode Tahun 2019 2023, hanya kepada yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai Kepala Negara, dengan kriteria politis sebagai berikut:

A. Ketua Umum dan/atau Tokoh Politik dari Partai yang tidak mengusung Pasangan calon Presiden Jokowi.

B. Tokoh Agama dan/atau Tokoh Sentral Organisasi keagamaan berskala Nasional.

C. Tokoh Nasional dan/atau Cendlkiawan balk dari kalangan sipil maupun Purnawirawan yang memiliki Wawasan Kebangsaan, lntelektualitas dan Karakteritas Kepemimpinan yang berskala Nasional maupun lnternasional.

2. Setelah melalui tahap PENYELEKSIAN maka : Bagi 40 (Empat Puluh) besar yang dinilai memenuhi syarat sebagai bakal Calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Republik lndonesia Periode Tahun 2019 2024, tahap pertama diwajibkan untuk menyampaikan Visi Misinya secara terbuka melalui Video Streaming dengan durasi maksimal 15 (Lima Belas) Menit yang selanjutnya disosialisasikan melalui media digital.

3. PENETAPAN RANKING ELEKTABILITAS. Komite KONVESl UMAT ISLAM, bekerjasama dengan Lembaga Survey Resmi akan melalukan Polling secara Nasional (yang akan di ikuti oleh ratusan ribu responden) guna melakukan jajak pendapat BALONPRES Pilihan Umat lslam dan akan menetapkan sesuai hasil ranking BALONPRES yang memiliki elektabilitas 10 (Sepuluh) besar.

4. Uji Kompetensi Kepada 10 (Sepuluh) besar balonpres akan dl uji langsung dlhadapan publlk untuk menyampaikan Program Kerja Strateglsnya berkaitan dengan : ” PERMASALAHAN DAN SOLUSl MENDASAR BANSA DAN NEGARA lNDONESlA DlTlNJAU DARl ASPEK POLlTlK, EKONOMI, SOSlAL, BUDAYA, PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN HUBUNGAN lNTERNASlONAL “.

5. FINALISASI. Polling terakhir dilakukan untuk mcndapatkan 6 (Enam) besar balonpres untuk selanjutnya direkomendasikan untuk diusung oleh Partai Politik yang menginginkan adanya Pasangan Presiden baru pada Tahun 2019. ( Budi)