Adi Warman : Konsekuensi Penetapan PTUN Terhadap SK Menkumham 01 , Rakernas Partai Hanura Kubu Oso Illegal

SHARE

Harianjakarta.com , Jakarta – Kuasa hukum Partai Hanura kepengurusan Daryatmo, Adi Warman, mengungkapkan bahwa, berdasarkan aspek hukum kegiatan Rakernas  partai Hanura kubu Oso tanggal 8-9 Mei adalah illegal

Adi Warman merujuk penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura mengabulkan lewat putusan sela yang memerintahkan ditundanya pemberlakuan (SK) Kemenkum HAM tersebut.

Berdasarkan hukum menurut penetapan PTUN kegiatan tersebut ilegal. Karena bertentangan dengan hukum dan apa yang disampaikan oleh Kemenkum HAM,” ujar Adi

Menurut Adi Warman, jika kubu OSO tetap melakukan kegiatan politik dan hukum, seperti Rakernas, maka dapat diartikan melanggar hukum. Selanjutnya, kata dia, jika kubu Sudding melakukan pelaporan maka hal itu dapat memenuhi unsur hukum.

“Implikasinya pertama kepengurusan ini tidak bisa melakukan kegiatan politik dan hukum, kalau dilaksanakan akan melanggar hukum. Apabila klien kami melakukan pelaporan telah memenuhi unsur hukum,” kata dia.

Partai Hanura kubu Daryatmo pun berencana memberikan somasi kepada kubu OSO, agar menghentikan segala kegiatan yang bersifat politik dan hukum.

“Pihak kita akan melakukan peringatan hukum kepada pihak OSO, intinya akan memberikan somasi,” ucapnya.

 

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Wisnu Dewanto juga mengamini bahwa rakernas kubu OSO bersifat ilegal.

“Ada beberapa hal yaitu diminta (untuk) kubu OSO dalam melaksakan rakernas, maka rakernas tersebut disampaikan oleh kuasa hukum kami ilegal,” jelas Wisnu.

Wisnu mengimbau semua pihak baik pemerintah ataupun media untuk tidak menghadiri rakernas kubu OSO itu.

“Kami mengimbau interkasi politik (kubu) OSO untuk mengundang pejabat negara termasuk kehadiran Presiden RI, agar kehadiran siapa pun untuk memperhatikan proses hukum, agar tidak bermuata pelanggaran hukum,” pungkasnya.