Harianjakarta.com ,Jakarta — Kecurigaan masyarakat terhadap aliran dana asing yang secara tidak langsung membawa dampak hidupnya isu terorisme di Indonesia, semestinya bisa dijawab dalam UU Terorisme yang sedang direvisi.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Lajnah Tanfidziyah dari Majelis Tahkim Syarikat Islam Indonesia ke-38, Muflich Chalif Ibrahim dalam pernyataan pers yang diterima harianjakarta.com, Rabu.(16/5/2018)

Muflich Chalif juga menyebutkan bahwa terorisme adalah jaringan internasional yang terkait dengan dominasi dan  hegemoni kepentingan politik serta ekonomi sesuai konspirasi asing yang memiliki skenario global di Indonesia.

Untuk itu diharapkan dalam revisi UU Terorisme terdapat bagian untuk pengawasan, pengaturan dan memperketat aliran dana asing yang masuk ke Indonesia agar dapat diaudit dan dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Muflich Chalif mendukung pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan para aparat keamanan penegak hukum untuk memiliki keberanian khusus dalam menunjukkan perlawanan nyata terhadap terorisme.

“Jika pemerintah sanggup membuktikan dan berhasil  mengungkap dalang aktor intelektual serangkaian aksi terorisme yang terjadi, tentu akan menjadi prestasi gemilang luar biasa bagi Presiden,” ujarnya.

Secara umum, kata Muflich Chalif, DPP Syarikat Islam Indonesia mendukung kinerja kepolisian Indonesia untuk memberantas dan menumpas terorisme sampai akarnya. Karena tindakan terorisme yang ada di Indonesia sudah sangat meresahkan masyarakat dan bisa memecah belah kesatuan NKRI.

“DPP Syarikat Islam Indonesia menolak dan mengecam keras atas rangkaian teror dan serangan bom yang merupakan tindakan terkutuk dan sangat tidak berkeprimanusiaan. Karena telah banyak menelan korban jiwa serta perbuatan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” katanya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here