Adi Warman SH,.MA,.MBA : Pemberitaan Yang Menyatakan OSO dan Herry Lontung Siregar Yang sah Itu Adalah Hoax  

Harianjakarta.com ,Jakarta  – Perkara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, cukup menyita perhatian masyarakat luas yang dipicu oleh adanya pemberitaan terhadap putusan perkara a quo yang tendesius, menyesatkan bahkan membangun kebohongan publik yang menimbulkan keresahan bagi kader-kader dan simpatisan Partai Hanura serta membuat masyarakat umum terkecoh dengan fakta yang sebenarnya.

Hal ini disampaikan Adi Warman SH,.MA,.MBA selaku kuasa hukum Partai Hanura kubu Daryatmo yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional. Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)
di dampingi Waketum Partai Hanura Wisnu dan Didi Apriadi
dalam press Conference di Jakarta.(18/5)

Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya berita hoax yang sengaja digulirkan kubu Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung.
Adapun berita hoax yang bergulir adalah kubu Oso sudah menang dipengadilan tata usaha negara. Sedangkan diketahui bahwa kasus ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan dalam tahap pemeriksaan saksi , ujar Adi Warman.

Dia juga menambahkan bahwa DPP Hanura dipimpin sah oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar adalah hoax alias tidak benar

“Berita-berita kalau di luar menyatakan bahwa pihak OSO yang sah adalah hoax. Kalau ada pemberitaan yang menyatakan OSO dan Herry Lontung Siregar yang sah itu adalah hoax,” tegas Adi kepada rekan-rekan rekan media.

Proses perkara Partai Hanura yang cukup menyita perhatian masyarakat luas ini sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini bermula dengan adanya dua perkara gugatan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melalui kuasa hukumnya KANTOR ADVOKAT H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yaitu:
Pertama, dengan register perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 22 Januari
2018, oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP dan Sekretaris Jenderal SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan yang mengaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat II Intervensi, dengan obyek sengketa untuk membatalkan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.( Budi Murdani)