Diskusi Publik Had Kifayah 2018

Harianjakarta.com ,Jakarta — Kajian Had Kifayah yang telah dilakukan oleh Puskas BAZNAS ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyaluran zakat di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Irfan Syauqi Beik di acara diskusi bertemakan ” Had Kifayah 2018.”

Diskusi mengenai had kifayah pada dasamya telah lama dilakukan oleh para ulama dan pakar dalam herbagai literatur yang beragam. Namun hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki nilai had kifayah yang terukur dengan jelas dan obyektif, ujarnya.

Penilaian yang dilakukan untuk menentukan ‘batas kecukupan Had Kifayah meliputi tujuh (7) dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehaIan dan transportasi. Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif Maqasid Syari’ah.

Irfan juga mengatakan bahwa di Malaysia, Lembaga Zakat Selangor (LZS) Malaysia telah lama mcnggunakan standar Had Kifayah (HK) ini sebagai dasar penyaluran zakat di wilayah Selangor, Malaysia

Namun demikian, terdapat perbedaan metode penghitungan antara Had Kifayah di kedua institusi. LZS menghitung Had Kifayah berdasarkan jumlah pengeluaran setiap keluarga sedangkan metode yang digunakan Puskas BAZNAS adalah dengan memperhitungkan biaya dasar yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk bertahan hidup, jelas Irvan

Hasil pcrhitungan Had Kifayah menunjukkan bahwa rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai angka Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan, sedangkan Had Kifayah perorangan mencapai angka Rp 772.088,00 per kapita per bulan. Tiga provinsi yang memiliki nilai Had Kifayah terendah adalah Sulawesi Tengah (Rp 2.844.637,00/keluarga /bulan), Jambi (Rp 2,833,264,00/keluarga/bulan) dan Jawa Tengah (Rp 2.791.147.00/keluarga/bulan) Sementara tiga provinsi yang mcmilki nilai Had Kifayah tertinggi adalah Papua Barat (Rp 3.317.964,00/keluarga/bulan), Papua (Rp 3.340.837.00/keluarga/bulan) dan Nusa Tenggara Timur (Rp 3.363.105,00/keluarga /bulan).

Berdasarkan kajian Had Kifayah ini, rekomendasi penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bantuan zakat yang bersifat karitatif dan kedaruratan (pendistribusian) diberikan kepada mustahik fakir miskin yang dinilai belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasamya, yaitu mereka yang berpenghasilan lebih kecil (1311′ Had Kifayah (<Rp 3.0] 1. 142,00 per keluarga/bulan).

Sedangkan untuk mustahik yang memiliki penghasilan sama atau melebihi angka Had Kifayah namun masih dibawah nishab zakat (yaitu antara Rp 3.0] 1,142,00 hingga Rp 4. ] 60.000,00 per keluarga/bulan), maka difokuskan kepada kegiatan yang bersifat produktif (pendayagunaan), . seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sememara itu Anggota BAZNAS Nana Mintarti menjelaskan bahwa rekomendasi penetapan mustahik untuk program pcndistribusian dan pendayagunaan berbasis nilai had kifayah ini masih bersifat terbuka tergantung dari tempat dan kondisi mustahik berada.

Dalam menentukan setiap kategon’, baik mustahik dalam area pendistribusian maupun pendayagunaan, juga diperlukan penilaian lebih jauh dan komprehensif, dengan mcmperhatikan instrumen-instrumen lain seperti Indeks Zakat Nasiona] (IZN) dan Indeks Desa Zakat (IDZ) yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Nana mengapresiasi kajian Puskas ini sebagai bagian dari terobosan dan inovasi kebijakan BAZNAS sekaligus menunjukkan semakin pentingnya research-based policy dalam pembangunan zakat nasional saat ini.

“Semoga masyarakal menjadi semakin teryakinkan akan komitmen BAZNAS untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di lanah air”, pungkas Nana.

Tentang BAZNAS  adalah lembaga pemerimah non struktural yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS didilikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 8/2001. Sesuai dengan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS berkewajiban menjalankan fungsi percncanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. ( Budi)