H.Adi Warman ( kuasa Hukum Hanura kubu Daryatmo) : Putusan PTUN Jakarta Titik Balik Kemenangan Seluruh Kader Hanura

Harianjakarta.com ,Jakarta –Putusan PTUN Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggaI, 26 Juni 2018 yang mengadili perkara a quo ini, merupakan putusan yang sangat adil dan memberi manfaat besar bagi penyelesaian sengketa panjang Partai Hanura yang mengarah pada kehancaran dan perpecahan internal pengurus, kader dan simpatisan partai.

Hal ini disampaikan H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, selaku kuasa hukum partai Hanura kepada awak media di Grand Tower City ,Jakarta,(7/7).

“Saat inI merupakan waktu yang tepat bagi semua pihak baik versi penggugat oleh hasil Musyawarah Luar Biasa (MunasIub) II Tahun 2018, yang Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, dan pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Desman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat II Intervensi, untuk mencari solusi atau jalan terbaik menuju daerah penyeIesian internal partai agar aspirasi politik pengurus dan kader Partai,” lanjut Adi.

H. Adi Warman yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu berharap agar egoisme sektoral dan pertikaian internal pengurus segera dihentikan, saat ini waktunya untuk bersatu padu membangun bangsa dari keterpurukan ini dan
mari kita menatap wajah Indonesia yang kita cintai ini untuk maju bersama Partai Hanura.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengutuk keras tindak penyerangan dan pengrusakan oleh oknum yang diduga Pengurus DPP Partai Hanura terhadap fasilitas sarana dan prasarana KPU Pusat yang sedang melakukan seleksi menverifikasi terhadap 25 SK DPC – DPC Hanura Oso Sudding calon anggota legislatif dari wilayah atau cabang Partai Hanura periode 2019-2024,” tegasnya.

Terkait dengan peristiwa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura meminta agar Kepolisian untuk mengusut tuntas pengrusakan fasilitas KPU yang merupakan milik Negara yang terjadi pada sore hari Jumat tanggal, 06 Juli 2018 di kantor KPU Pusat Jakarta, karena telah melanggar ketentuan pasal 406 dan 170 KUHPidana.

Kepada Kepolisian Negara RI, kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura minta agar menindak secara tegas oknum Benny Rhamdani dan kawan-kawannya yang telah menyebarkan selebaran yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang dengan kata : “ Kalau Mau Perang, Maka Harus Siap Kalah dan Hancur Jenderal”. DASAR KAMPRET…! Dan “Langka Berikutnya: Gerakan Secara Nasional, Bersihkan Kabinet Jokowi dari Pelaku Kejahatan HAM 98” karena telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU jonto pasal 45 ayat 1, ITE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi Transaksi Elektronik.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura secara tegas membantah tuduhan terhadap intervensi dan keberpihakan Janderal TNI Purn Wiranto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura terhadap proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk kepengurusan Partai Hanura.

Tuduhan yang disampaikan oleh oknum H. Djafar Badjeber dan teman temannya melalui media cetak dan elektronik di Jakarta terhadap keterlibatan Menkopulhukam RI Wiranto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dianggap sebagai sumber konflik dalam partai Hanura merupakan perbuatan keji dan fitnah belaka. Dan terhadap tuduhan yang tidak mendasar ini kami akan tindak lanjuti melalui Iaporan kepada pihak Kepolisian Negara dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KHUPidana. Jakarta, 07 Juli 2018.(Budi)