IAFdan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi  Gelar Dikusi Publik Akuntabilitas “Membongkar Skandal Perampokan Aset BUMN”

Harianjakarta.com, Jakarta  -BUMN yang sehat dan kompetitif merupakan syarat agar BUMN dapat menjalankan peran dan fungsinya, baik sebagai fungsi komersil maupun sebagai fungsi social. Namun demikian, pada faktanya berbagai permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal muncul dalam tubuh BUMN. Permasalahan inilah yang kemudian menggerogoti kinerja BUMN.

Hal ini disampaikan Laode Kamaludin ketua Indonesia Accountability Forum dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi  dalam diskusi publik akuntabilitas dengan Thema “Membongkar Skandal Perampokan Aset BUMN” Bumbu Desa Cikini, 19 Juli 2018 .

Hadir dalam diskusi akuntabilitas  Muhammad Said Didu ( Mantan Sesmen BUMN), Febri Hendri ( Aktivis Anti Korupsi)

“Contoh carut marut adanya persoalan dalam tubuh BUMN yaitu adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dalam petjanjian konsensi antara KSOP V marunda dengan PT.Karya Cipta Nusantara (PT.KCN) guna pengelolaan kawasan berikat dan perairan yang berlokasi di bidang C-Ol (Pier 1, Pier 11, Pier III) milik PT.KBN (Persero) di Marunda, Jakarta Utara., ” tambah Laode.

Pada tahun 2014 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Semester 1) No.3l/Auditama VII/PDTT/03/2014/Tanggal 12 Marat 2014 atas pengelolaan, pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi tahun buku 2011, 2012, dan 2013 terdapat beberapa temuan yang merugikan negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. Keberadaan Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu fondasi perekonomian Indonesia, disamping keberadaan usaha swasta dan koperasi. Upaya dan tujuan BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian negara tentu hams dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan profesional sehingga terwujub perusahaan negara yang. sehat.

“Bahwa tindak lanjut dari temuan BPK tahun 2014 dan peraturan Menteri BUMN RI No.Per ) No. Pcr-lS/Mbu/09/2014 terhadap pengelolaan aset-aset yang dinilai merugikan negara harus dilakukan renegoisasi,” ujarnya

Adanya temuan tersebut maka diperlukan aparat/ institusi penegak hukum dalam ha! ini KPK, Kejaksaan atau Polri untuk menindaklanjuti segera dan memprioritaskan dugaan korupsi terkait konsesi tersebut mengingat besamya potensi kerugian negara yang timbul. Pihak Kemcnterian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan laut juga perlu meninjau ulang perjanjian konsesi tersebut apabila benar ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara agar tidak dianggap melakukan pembiaran , ” tegas ketua
Indonesia Accountability Forum dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi

Dalam rangka mengawal tatakelola BUMN menuju pada Good Corporate Government (GCG), Indonesia Accountability Forum dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi Mendesak Kementerian BUMN sebagai kementerian yang bertanggung jawab langsung atas tata kelola BUMN mcngambil sikap tegas terhadap segala bentuk tindakan melawan hukum yang ada di tubuh BUMN, tegasnya

Untuk menyelamatkan indikasi kerugian negara maka kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

“KPK harus menindak seluruh pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum yang berindikasi merugikan keuangan negara di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero),” desaknya

Laode Kamarudin  berharap tata kelola BUMN ke depan semakin profesional, transparan sehingga dapat menjadi motor penggerak perekoniman nasional.