Persatuan Pergerakan Gelar Diskusi Publik “Ujian Konstitusional Jabatan Wapres”

Harianjakarta.com ,Jakarta — Bertempat di Restauran Raden Bahari Persatuan Pergerakan menggelar diskusi publik bertemakan ” Ujian Konstitusional Jabatan Wapres ” ,Jakarta,(6/8).

Dihadiri narasumber Jansen Sitindion politisi Demokrat , Ray Rangkuti pengamat politik Lingkar Madani, Hadar Nafis Gumay eks komisioner KPU, Chudry Sitompul pakar hukum pidana Universitas Indonesia dan Titi Anggraini yang diwakili oleh Fadli Ramadhanil peneliti Perludem.

Menurut Ray Rangkuti adanya aturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi dua periode, sebagai upaya pembelajaran bagi publik bahwa tidak boleh ada penumpukan kekuasaan di salah satu kelompok atau perorangan.

“Yang diajarkan itu bukan masalah dua periodenya,tapi tidak boleh menumpuk kekuasaan. Makanya nepotisme itu tidak boleh, karena kekuasaan akan menumpuk dalam keluarga,” ungkap Ray

Pria asal Sumatera Utara itu menerangkan, jika aturan tersebut terus diakali atau dicari-cari celahnya dan ditafsirkan sesuka hati untuk mendapat keuntungan sepihak, maka akan membuat kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Sebab siapapun akan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasan. “Kalau begitu cara pandangnya demokrasi kita itu ecek-ecek aja, karena fikirannya hanya selama nggak melanggar aturan,” tegas

Menurut Hadar Nafis Gumay pembatasan sudah sangat jelas. Saya berharap MK menolak upaya pengujian materi ini karena maksud dari pengaturan ini sudah sangat jelas supaya kita tidak mendapatkan pimpinan yang akan memanfaatkan, memuat suatu manipulasi sehingga akan merusak tatanan yang kita maksudkan.

Menurut Gumay, masyarakat harus diberi pilihan dari calon hasil regenerasi. Dengan begitu calon yang berkompetisi bukan wajah lama.

“Apakah kita tidak punya orang lain yang baik untuk jadi calon? Seharusnya kepada mereka orang-orang muda lah posisi ini diberikan,” pungkasnya.

Pendapat yang sama disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Menurutnya Pasal 7 UUD 1945 sudah mengatur presiden dan wapres memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Terkait dengan beberapa argumentasi yang muncul di ruang publik terkait harusnya tidak boleh dibatasi karena tidak berturut-turut, wapres kan nggak punya kekuasaan. Tidak punya kewenanangan untuk membuat keputusan. Menurut saya ini salah satu salah kaprah yang luar biasa. Kalau wapres dikatakan tidak punya kekuasaan itu salah besar. Karena mereka dipilih dalam satu paket pemilihan. Kekuasaan wapres ya kekuasaan yang melekat pada tugas presiden.( Budi Murdani)