March 22, 2019 Harian Jakarta

Akbar Tandjung: Keputusan MPK Memecat Ketum PB HMI Inkonstitusional

Akbar Tandjung: Keputusan MPK Memecat Ketum PB HMI Inkonstitusional
Jakarta – Sebanyak 8 anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI telah melakukan rapat terbatas (Rabu, 9/01) dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemecatan Ketua Umum (Ketum) PB HMI Respiratori Saddam Al-Jihad
Akbar Tanjung, Tokoh Nasional yang juga pernah menjabat sebagai Ketum PB HMI periode 1971-1974, angkat bicara soal langkah MPK-PB HMI tersebut. Ia menilai bahwa apa yang ditempuh oleh 8 anggota MPK-PB itu tidak konstitusional – “inkonstitusional” -, karena bertolak belakang dengan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.
“Saddam itu adalah Ketum PB HMI hasil Kongres, kalau seandainya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh katakanlah tokoh-tokoh HMI atau kader-kader HMI melalui suatu mekanisme yang tidak diatur dalam AD/ART berkaitan dengan soal posisi Ketua Umum PB HMI, tentu bsia dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai,” tutur Akbar Tandjung saat diwawancarai di Masjid Istiqlal seusai sholat Jum’at (11/01).
Senior HMI ini melanjutkan dengan memberikan contoh langkah yang perlu ditempuh ketika ketua umum sebuah lembaga akan diganti.
Menurutnya, pergantian Ketum harus melalui forum tertentu dan itu disepakati oleh pihak-pihak terkait yang harus dilibatkan.
“Jadi pengetahuan saya, instansi pengambilan tertinggi suatu organisasi adalah Munas, Kongres, Mukhtamar, yang juga mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan sekaligus bisa bilamana perlu melakukan pergantian terhadap pengurus,” tegasnya.
“Tentu mempunyai alasan-alasan yang kuat. bahwa alasan-alasan yang tidak kuat, tentu tidak bisa mengadakan pergantian. Misalnya sebagai contoh, diorganisasi kami, Partai Golkar bilamana ada penyelewengan-penyelewangan yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari organisasi partai golkar maka bisa diadakan musyawarah nasional luar biasa,” tukasnya.
Misalnya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, dulu ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme musyawarah nasional luar biasa dari Partai Golkar, karena pada waktu itu Ketum Partai Golkar Harmoko  yang existing dianggap tidak menjalankan aturan-aturan organisasi yang benar dan tepat yang berasis AD/ART.
“Maka dituntunlah untuk diadakan munas luar biasa dengan agenda utamanya adalah meminta pertanggungjawaban pengurus PP, dan LPJ-nya juga diterima, maka berarti ketua umumnya juga diganti,” paparnya. Ketika Akbar Tandjung ditanyakan mengenai isu asusila sebagai alasan MPK PB HMI mengeluarkan surat pemecatan kepada Saddam, dia tidak yakin bahwa Saddam melakukan tindakan asusila apalagi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
“Memang saya dikatakan bahwa Saddam melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan, yang asusilalah. Saya diperlihatkan foto, terus terang saja respon saya yang pertama saya tidak langsung menganggap itu Saddam karena saya kira bukan Saddam, jika itu Saddam, jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu Saddam,” ujarnya.
Pernyataan Koordinator MPK-PBDalam rapat anggota MPK-PB itu, 7 anggota MPK termasuk kordinatornya Muhammad Safi’i tidak hadir. Syafi’i tidak tinggal diam atas beberapa anggota MPK yang mengambil langkah sepihak.
“Saya selaku Koordinator MPK PB HMI menyatakan bahwa itu tidak benar dikarenakan saya selaku Koordinator tidak pernah mengundang MPK PB HMI untuk melakukan sidang MPK,”  katanya.
“Sebagai Koordinator MPK mengundang Ketua Umum PB HMI pada tanggal 26 Desember 2018 untuk hadir disidang MPK untuk diminta keterangan dan pada tanggal 5 Januari 2019 MPK PB HMI melakukan Sidang dengan mengundang Ketua Umum PB HMI Saudara R. Saddam Aljihad, Sekjend PB HMI Saudari Naila dan Saudara Robby Sahri Cs untuk dimintai keterangan terkait dengan gugatan yang masuk ke MPK,” imbunya.
Diluar dari tanggal tersebut, Syafi’I menegaskan bahwa dirinya selaku Koordinator MPK tidak pernah mengundang untuk melakukan sidang MPK, apabila ada yang mengatasnamakan Sidang MPK tanpa sepengetahuan dan dihadiri oleh Koordinator MPK maka Sidang tersebut tidak sah dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 43 ART HMI yang mengatur tentang struktur, Tata Kerja dan Persidangan Majelis Pengawas dan Konsultasi.
“Saya Koordinator MPK menyarankan kepada sdr ketua Umum PB HMI R Sadam Aljihad untuk tetap menjalankan aktfitas organisasi dan soal MPK akan diselesaikan secara internal di MPK PB HMI,” tuturnya.
“Menghimbau kepada seluruh kader HMI seindonesia untuk tetap menjalankan amanah organisasi dan tidak terpengaruh dengan berbagai informasi yang dapat mengganggu internal HMI,” lanjutnya.
Penjelasan AD/ART Berikut penjelasan proses pemecatan dan pergantian Ketua Umum PB HMI yang termuat di Konstitusi HMI Hasil Kongres Ke-XXX di Ambon, tepatnya termuat di bagian Anggaran Rumah Tangga HMI Pasal 21 (Ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17): Ayat 9: Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat 4.Ayat 10: Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh.
Ayat 11: Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
Ayat 12: Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Ayat 13: Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat.
Ayat 14: Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat. Ayat 15: Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk selanjutnya mengundang sebahagian atau keseluruhan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar.
Ayat 16: Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui 17 Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
Ayat 17: Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI).
sumber berita: www.pbhmi.id (situs resmi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam)

Related Posts

Label Rekaman MANS Entertainment Ramaikan Industri Musik Indonesia

April 21, 2018

April 21, 2018

Jakarta– MANS Entertainment, adalah perusahaan yang beroperasi sebagai label rekaman, kehadirannya memberikan warna bagi industri musik tanah air. Didirikan tepatnya...

Menyantap Hidangan Laut Khas Seafood Station Resto & Cafe

November 13, 2017

November 13, 2017

Jakarta, JJ- Mencicipi makanan laut alias seafood di restoran wilayah Jakarta memang tidak ada habisnya, mau dimasak dengan cara apapun dan...

Kaos Kaki ‘Halal’ Dari Brand Soka  

April 1, 2018

April 1, 2018

Jakarta– Industri lokak kaus kaki yang bersertifikasi halal mampu memberikan pemahaman yang baik bagi lara hijaber. Sah saru brand yang...

Ramaikan Pelatihan 200.000 Wirausaha 29 Juli 2018 di Kampung Kapitan Jakarta Timur

July 21, 2018

July 21, 2018

Ramaikan Pelatihan 200.000 Wirausaha 29 Juli 2018 di Kampung Kapitan Jakarta Timur Bertempat di Kampung Kapitan RT.13/04 No.31, Duren Sawit,...

Restoran Bebek Omahan, Kuliner Lezat Harga Merakyat

September 30, 2017

September 30, 2017

Jakarta,JJ- Restoran Bebek Omahan berlokasi di Jl. Salak Masir No.6, Tj. Duren Utara, Jakarta Barat. Restoran yang memiliki desain Indoor...

Nikmati Cake Khas Exquise Patisserie

October 6, 2017

October 6, 2017

Jakarta- Penyuka cake pasti sudah mengetahui tempat yang satu ini, store Exquise Patisserie, yang berlokasi di Rumah Cokro Jl.Hos. Cokroaminoto...

Alergi Minum Susu, Coba Minum Yourganic

October 9, 2017

October 9, 2017

Jakarta,JJ- Beragam minuman kemasan saat ini banyak sekali di pasaran, untuk itu bijaklah dalam memilih produk yang terbaik saat mengkonsumsi....

Pengelola Kawasan Wisata Tanjung Lesung Ucapkan Bela Sungka untuk Korban Tsunami Selat Sunda

December 26, 2018

December 26, 2018

Jakarta– Bencana gelombang tsunami yang terjadi di Selat Sunda dan Pesisir Banten Selatan, Sabtu malam hari (22/12/2018), sekitar pukul 21:27...

11 Kilogram Barang Bukti Sabu, di Musnahkan Polres Jakarta Utara

January 16, 2019

January 16, 2019

Jakarta — Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar megatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan pada...

Breakfast di Nosh Kitchen

October 26, 2017

October 26, 2017

Jakarta,JJ- Nosh Kitchen tampak depan seperti restaurant pada umumnya, ada kursi dan meja pengunjung serta terlihat meja coffee bar minimalis....

Kelezatan Pempek Wong Palembang

October 31, 2017

October 31, 2017

Jakarta, JJ- Menikmati pempek resep asli dari Kota Palembang memang memiliki kelezatan yang sangat enak sekali.., Makanan yang biasa dinikmati...

Kudapan Sehat Dari Mamaberry Chips Gourmet

October 26, 2017

October 26, 2017

Jakarta, JJ-  Saat ini masyarakat dalam mengkonsumsi kudapan alias snack (bersifat kering) sudah pandai memilih produk yang layak dikonsumsi atau...

Mochamad Umar dari 17845.org Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Digital di Kampung Kapitan Jakarta

July 18, 2018

July 18, 2018

Mochamad Umar dari 17845.org Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Digital di Kampung Kapitan Jakarta Bertempat di Kampung Kapitan RT.13/04 No.31,...

Tas Selempang Premium dari The Daily Smith

December 29, 2017

December 29, 2017

Jakarta, Modern ini tas menjadi salah satu kebutuhan utama bukan hanya para wanita tapi juga pria. Salah satu ikonik tas...

Ultimo Clinic: Perawatan One Stop Beauty Solution

November 4, 2017

November 4, 2017

Jakarta,JJ- Tampak cantik dan awet muda tentu menjadi idaman setiap orang, terutama bagi mereka yang ingin selalu tampil sempurna dengan...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *